Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


A. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Kesehatan

1. Izin Optikal;

Persyaratan :
    a)	Surat permohonan izin Optikal;
    b)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    c)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    d)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    e)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    f)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    g)	Fotocopy ijazah Refraksionis Optisien yang telah dilegalisir;
    h)	Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK dan Surat Izin Refraksionis (SIRO);
    i)	Surat perjanjian kerjasama antara pemilik optikal dengan refraksionis optisien;
    j)	Surat pernyataan refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab;
    k)	Surat pernyataan kerjasama dengan laboraturium optik pemasok lensa;
    l)	Daftar sarana dan peralatan;
    m)	Daftar ketenagaan;
    n)	Fotocopy KTP Refraksionis Optisien;
    o)	Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
    p)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    q)	Rekomendasi yang ditandatangani oleh OPD Terkait
    
Masa Berlaku :
5 (Lima) tahun.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
    
Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin :
Tidak dikenakan Biaya Retribusi 
                        


2. Izin Apotek;

Persyaratan:
    a)	Surat permohonan izin Apotek;
    b)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    c)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    d)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    e)	Salinan/ foto copy surat izin kerja apoteker;
    f)	Salinan/foto copy KTP yang masih berlaku;
    g)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    h)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    i)	Salinan/foto copy denah bangunan;
    j)	Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/ sewa/ kontrak;
    k)	Daftar asisten apoteker yang dilengkapi fotocopy surat izin kerja (SIK);
    l)	Daftar alat perlengkapan apotik;
    m)	Surat Pernyataan dari apoteker penglola apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotik di apotik lain;
    n)	Surat izin dari atasan bagi pemohon berstatus sebagai pegawai negeri sipil ,pegawai instansi pemerintah lainnya;
    o)	Akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotik dengan pemilik sarana apotik;
    p)	Surat pernyataan pemilik sarana apotik, tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
    q)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    r)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait.
    	Masa Berlaku:
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin :
Tidak dikenakan Biaya Retribusi 

                        


3. Izin Pelayanan Klinik Kecantikan;

Persyaratan :
    a)	Surat permohonan izin pelayanan klinik kecantikan;
    b)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    c)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    d)	Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab klinik kecantikan, dengan kriteria minimal seorang sarjana kedokteran (dokter), sarjana keperawatan (nurse), yang mempunyai pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun diklinik kecantikan;
    e)	Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis minimal 2 (dua) orang tenaga ahli kesehatan degan sertifikasi setara Diploma 3;
    f)	Tenaga administrasi, minimal 1 (satu) orang lulusan SMA atau setara;
    g)	Data kelengkapan perlengkapan klinik kecantikan;
    h)	Denah bangunan dan status bangunan;
    i)	Sarana klinik kecantikan harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
    j)	Ruang kegiatan klinik kecantikan, ruang konsultasi, ruang administrasi, kamar mandi/ WC;
    k)	Setiap ruangan harus memiliki ventilasi dan peneragan yang cukup memadai;
    l)	Memiliki peralatan klinik kecantikan yang terstandarisasi, dan ada program kalibrasi untuk jenis-jenis peralatan yang memerlukan kalibrasi;
    m)	Memiliki sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan klinik kecantikan;
    n)	Tersedia plang nama pelayanan logo disesuaikan;
    o)	Daftar tarif pelayanan;
    p)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    q)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja 
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                        


4. Izin Pelayanan Klinik Kebugaran;

	
Persyaratan :
    a)	Surat permohonan izin pelayanan klinik kebugaran;
    b)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    c)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    d)	Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab klinik kebugaran, dengan kriteria minimal seorang sarjana kedokteran (dokter), sarjana keperawatan (nurse), yang mempunyai pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun diklinik kebugaran;
    e)	Surat pernyataan kesanggupan masing-masng tenaga teknis minimal 2 (dua) orang tenaga ahli kesehatan degan sertifikasi setara Diploma3;
    f)	Tenaga administrasi, minimal 1 (satu) orang lulusan SMA atau setara;
    g)	Data kelengkapan perlengkapan klinik kebugaran;
    h)	Denah bangunan dan status bangunan;
    i)	Sarana klinik kebugaran harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
    j)	Ruang kegiatan klinik kebugaran, ruang konsultasi, ruang administrasi, kamar mandi/ WC;
    k)	Setiap ruangan harus memiliki ventilasi dan peneragan yang cukup memadai;
    l)	Memiliki peralatan klinik kebugaran yang terstandarisasi, dan ada program kalibrasi untuk jenis-jenis peralatan yang memerlukan kalibrasi;
    m)	Memiliki sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan klinik kebugaran
    n)	Tersedia plang nama pelayanan logo disesuaikan;
    o)	Daftar tarif pelayanan;
    p)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    q)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait
    	Masa Berlaku :
    	5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
	
Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                        


5. Izin Toko Obat;

	
Persyaratan :
    a)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    b)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    c)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    d)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    e)	Surat permohonan dari pemilik toko obat (bermaterai Rp. 6.000);
    f)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    g)	STRTTK;
    h)	surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung        jawab teknis ;
    i)	denah bangunan; 
    j)	daftar sarana dan Prasarana;
    k)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    l)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait
Masa Berlaku :
4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                        


6. Izin Pengobatan Tradisional/Alternatif;

                	
Persyaratan :
    a)	Surat Permohonan izin Pengobatan Tradisional/Alternatif;
    b)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    c)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    d)	Foto copy akta pendirian dan struktur organisasi badan hukum apabila pemohon adalah badan hukum);
    e)	Daftar ketenagaan berikut ijazah/sertifikat pengobatan;
    f)	Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki surat izin praktik;
    g)	Denah lokasi, bangunan, dan ruangan;
    h)	Surat rekomendasi dari kantor kejaksaan jika pengobatan bersifat  supranatural;
    i)	Surat rekomendasi dari kantor kementrian agama jika pengobatan  bersifat keagamaan;
    j)	Rekomendasi dari puskesmas setempat;
    k)	Syarat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tenaga dan bangunan;
    l)	Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dan (3 x 4) masing-masing sebanyak 2 lembar;
    m)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    n)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait 
	

Masa Berlaku :
3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
           
                        


7. Izin Toko Alat Kesehatan;

Persyaratan :
    a)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    b)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    c)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    d)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    e)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    f)	Surat permohonan Izin Toko Alat Kesehatan(bermaterai Rp. 6.000);
    g)	Akta notaris pendirian perusahaan, jika berupa badan hukum/usaha;
    h)	Memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli bidang alat kesehatan dengan kriteria sertifikat pelatihan tertentu tetnag alat kesehatan sebagai penanggung jawab toko alat kesehatan;
    i)	Surat keterangan tentang penguasaan bangunan (kontrak minimal 5 tahun);
    j)	Peta lokasi dan denah usaha;
    k)	Daftar nama karyawan;
    l)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    m)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


8. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan;

Persyaratan :
    a)	Surat Permohonan Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan;
    b)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    c)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    g)	Gambar/denah lokasi bangunan;
    h)	Surat penunjukan penanggung jawab;
    i)	Surat keterangan sehat penjamah makan dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
    j)	Foto copy sertifikat kursus Hygiene Sanitasi penjamah makanan bagi pengusaha dan penjamah makanan;
    k)	Daftar makanan/minuman;
    l)	Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
    m)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    n)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


9. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;


Persyaratan :
a)	Surat Permohonan SSPIRT;
    b)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab ;
    c)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    g)	Gambar/denah lokasi bangunan;
    h)	sertifikat penyuluhan keamanan pangan; 
    i)	pemenuhan aspek higiene sanitasi dan dokumentasi;
    j)	Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
    k)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    l)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


10. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT


Persyaratan :
    a)	Formulir Permohonan;
    b)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    c)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    g)	Sertifikat pelatihan pelaksanan perusahaan rumah tangga yang baik bagi Pelaku usaha;
    h)	Memiliki sarana bangunan dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun;
    i)	Memiliki prasarana yang memadai; 
    j)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    k)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait.


Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
    
                        


11. Izin Operasional Klinik;


Persyaratan :
    a)	Surat permohonan bermaterai dari pemohon;
    b)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    c)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    g)	Studi kelayakan dan master plan;
    h)	salinan / foto  copy yang sah akte notaris pendirian yayasan atau surat penunujukan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bagunan diatasnya dari pemiliknya; 
    i)	Rekomendasi Kesesuaian RTRW dari Pemerintah Daerah;
    j)	Dokumen Upaya Pengelola lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
    k)	Surat Pernyataan Permohonan diatas kertas bermaterai bahwa permohonan akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Klinik;
    l)	Profil klinik;
    m)	Daftar dan data sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan;
    n)	Data ketenagaan para medis dengan salinan tanda registrasi (STR) dan   surat izin kerja (SIK) yang sah;
    o)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    p)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


12. Izin Mendirikan Rumah Sakit (RS) Tipe C dan D;


Persyaratan :
    a)	Surat permohonan diatas kertas bermaterai dari pemohon;
    b)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    c)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    g)	Studi kelayakan dan master plan;
    h)	salinan / foto  copy yang sah akte notaris pendirian yayasan atau surat penunujukan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bagunan diatasnya dari pemiliknya; 
    i)	Izin lokasi dari Pemerintah Daerah.
    j)	Dokumen Upaya Pengelola lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
    k)	Surat Pernyataan Permohonan diatas kertas bermaterai bahwa permohonan akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Rumah Sakit.
    l)	Struktur organisasi rumah sakit;
    m)	Data ketenagaan Direktur Rumah Sakit; 
    n)	Daftar dan data ketenagaan Direktur Rumah Sakit;
    o)	Data ketenagaan para medis dengan salinan tanda registrasi (STR) dan   surat izin kerja (SIK) yang syah ;
    p)	Data peralatan medis,penunjang medis dan non medis;
    q)	Denah Bangunan,jaringan Listrik,jaringan air bersih dan limbah;
    r)	Hasil pemeriksaan air minum 6 bulan terakhir;
    s)	Daftar tarif rumah sakit yang masih berlaku yang ditandatangani   direktur rumah sakit dan badan hukum pemiliknya,serta diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan;
    t)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    u)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

     
                        


13. Izin Operasional Rumah Sakit (RS) Tipe C dan D;


Persyaratan :
    a)	Surat permohonan diatas kertas bermaterai dari pemohon;
    b)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    c)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    g)	Studi kelayakan dan master plan;
    h)	salinan / foto  copy yang sah akte notaris pendirian yayasan atau surat penunujukan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bagunan diatasnya dari pemiliknya; 
    i)	Izin lokasi dari Pemerintah Daerah.
    j)	Dokumen Upaya Pengelola lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
    k)	Surat Pernyataan Permohonan diatas kertas bermaterai bahwa permohonan akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Rumah Sakit.
    l)	Struktur organisasi rumah sakit;
    m)	Data ketenagaan Direktur Rumah Sakit; 
    n)	Daftar dan data ketenagaan Direktur Rumah Sakit;
    o)	Data ketenagaan para medis dengan salinan tanda registrasi (STR) dan surat izin kerja (SIK) yang syah ;
    p)	Data peralatan medis,penunjang medis dan non medis;
    q)	Denah Bangunan,jaringan Listrik,jaringan air bersih dan limbah;
    r)	Hasil pemeriksaan air minum 6 bulan terakhir;
    s)	Daftar tarif rumah sakit yang masih berlaku yang ditandatangani direktur rumah sakit dan badan hukum pemiliknya,serta diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan;
    t)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    u)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait


Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


14. Izin Praktek Bidan;


Persyaratan :
    a)	Surat permohonan diatas kertas bermaterai dari pemohon;
    b)	Foto copy Surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir; 
    c)	Surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki surat izin Praktik;
    d)	Rekomendasi dari organisasi profesi;
    e)	Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar; 
    f)	Surat keterangan menyelesaikan adaptasi,bagi lulusan luar negeri;
    g)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 


                            
                        


15. Izin Praktek Perawat Gigi;

Persyaratan :
    a)	Surat permohonan diatas kertas bermaterai dari pemohon;
    b)	Foto copy Surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir; 
    c)	Surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki surat izin Praktik;
    d)	Surat Pernyataan memiliki tempat praktik / surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
    e)	Rekomendasi dari organisasi profesi (PPGI);
    f)	Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar; 
    g)	Surat keterangan menyelesaikan adaptasi,bagi lulusan luar negeri.
    h)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya                            
                        


16. Izin Praktek Perawat;


Persyaratan :
    a)	Surat permohonan diatas kertas bermaterai dari pemohon;
    b)	Foto copy Surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir; 
    c)	Surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki surat izin Praktik;
    d)	Surat Pernyataan memiliki tempat praktik / surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
    e)	Rekomendasi dari organisasi profesi (PPNI);
    f)	Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar; 
    g)	Surat keterangan menyelesaikan adaptasi,bagi lulusan luar negeri.
    h)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        


17. Izin Operasional Mendirikan Laboratorium Klinik Umum dan Khusus


Persyaratan :
    a)	Surat permohonan diatas kertas bermaterai dari pemohon;
    b)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    c)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    g)	Profil laboratorium klinik;
    h)	Daftar jenis pelayanan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan Peralatan.
    i)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


18. Izin Praktek Dokter;


Persyaratan :
    a)	Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
    b)	Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; 
    c)	Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; 
    d)	Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
    e)	Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
    f)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        


19. Izin Praktek Tukang Gigi;


Persyaratan :
    a)	Biodata Tukang Gigi;
    b)	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 
    c)	Surat keterangan kepala desa  tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi; 
    d)	Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah; 
    e)	Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; dan 
    f)	Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar;
    g)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        


20. Izin Praktek Apoteker;


Persyaratan :
    a)	Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN;
    b)	Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
    c)	Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
    d)	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
    e)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


21. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;


Persyaratan :
    a)	Fotokopi STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;
    b)	Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
    c)	Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian;
    d)	Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; 
    e)	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
    f)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


22. Izin Praktek Fisioterapis;


Persyaratan :
    a)	Fotocopy ijazah yang dilegalisir; 
    b)	Fotocopy STRF; 
    c)	Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 
    d)	Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri; 
    e)	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; 
    f)	Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
    g)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


23. Izin Praktek Nutrisionis;


Persyaratan :
    a)	Fotocopy ijazah yang dilegalisir; 
    b)	Fotocopy STRGz; 
    c)	Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
    d)	Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Gizi secara mandiri; 
    e)	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; 
    f)	Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
    g)	Fotocopy SIPTGz pertama/kedua (untuk permohonan SIPTGz kedua dan ketiga)
    h)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


24. Izin Praktik Sanitarian;


Persyaratan :
    a)	Fotocopy ijazah yang dilegalisir; 
    b)	Fotocopy STRTS;
    c)	Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
    d)	Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan; 
    e)	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; 
    f)	Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
    g)	Fotocopy SIPTS pertama/kedua (untuk permohonan SIPTS kedua dan ketiga);
    h)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


25. Izin Praktik Ahli Tekhnologi Laboratotium Medik;


Persyaratan :
    a)	Fotocopy ijazah yang dilegalisir; 
    b)	Fotocopy STR ATLM;
    c)	Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
    d)	Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan; 
    e)	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; 
    f)	Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
    g)	Fotocopy SIP-ATLM pertama/kedua (untuk permohonan SIP-ATLM kedua dan ketiga);
    h)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 


                           
                        


26. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;


Persyaratan :
    a)	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    b)	Surat permohonan dari pemilik toko obat (bermaterai Rp. 6.000);
    c)	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    g)	Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi; 
    h)	Data tenaga teknis kefarmasian/tenaga kesehatan tradisional jamu penanggung jawab, yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, ijazah, Surat Tanda Registrasi, surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu;
    i)	Surat perjanjian kerja sama tenaga teknis kefarmasian/tenaga kesehatan tradisional jamu penanggung jawab dengan Pelaku Usaha;
    j)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    k)	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 


                           
                        


27. Izin Praktik Radiografer;


Persyaratan :
    a.	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    b.	Surat permohonan (bermaterai Rp. 6.000);
    c.	foto kopi ijazah yang dilegalisir;
    d.	foto kopi STRR; 
    e.	surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 
    f.	surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan; 
    g.	pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; 
    h.	rekomendasi dari organisasi profesi.
    i.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    j.	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 


                           
                        


28. Izin Praktik Penata Anastesi;


Persyaratan :
    a.	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    b.	Surat permohonan (bermaterai Rp. 6.000);
    c.	Fotokopi ijazah Diploma III Keperawatan Anestesi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan; 
    d.	Fotokopi STRPA yang masih berlaku; 
    e.	Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; 
    f.	Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
    g.	Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan; 
    h.	Rekomendasi dari IPAI.
    i.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    j.	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 


                           
                        


29. Izin Praktik Akupuntur;


Persyaratan :
    a.	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    b.	Surat permohonan (bermaterai Rp. 6.000);
    c.	Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan; 
    d.	Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; 
    e.	Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; 
    f.	Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik; 
    g.	Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 
    h.	Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
    i.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    j.	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 


                           
                        


30. Izin Operasional Puskesmas;


Persyaratan :
    a.	Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
    b.	Surat permohonan (bermaterai Rp. 6.000);
    c.	Pas photo ukuran 3×4 = 3 lembar;
    d.	Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
    e.	Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    f.	Dokumen SPPL untuk Puskesmas Rawat Jalan atau UKL-UPL untuk Puskesmas Rawat Inap;
    g.	Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan;
    h.	Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin;
    i.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Tim Pemeriksa Lapangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
    j.	Hasil Penilaian/Rekomendasi oleh OPD Terkait
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        

B. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Perdagangan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan;


Persyaratan :
    a.	Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas: 
        1.	foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahan Perusahaan (apabila ada); 
        2.	foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau foto copy bukti pendaftaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang (apabila badan hukum dalam proses pengesahan); 
        3.	foto copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan; 
        4.	pas foto bewarna Penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
        5.	foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);   
        6.	neraca perusahaan; 
        7.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        8.	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
        9.	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
        10.	surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan;
        11.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    
    b.	Perusahaan berbentuk Koperasi: 
        1.	foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 
        2.	foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua koprasi yang masih berlaku; 
        3.	pas foto berwarna Ketua Koperasi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
        4.	foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; 
        5.	neraca koperasi;
        6.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        7.	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
        8.	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
        9.	surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan dan;
        10.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    
    c.	Perusahaan persekutuan berbentuk persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa): 
        1.	foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris; 
        2.	foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan; 
        3.	pas foto berwarna Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran  3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
        4.	foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; 
        5.	neraca perusahaan; 
        6.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        7.	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
        8.	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
        9.	surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan dan;
        10.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    
    d.	Perusahaan Perorangan: 
        1.	foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan; 
        2.	Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; 
        3.	pas foto Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
        4.	foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; 
        5.	neraca perusahaan; 
        6.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        7.	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
        8.	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
        9.	surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan dan
        10.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


2. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);


Persyaratan :
    a)	Fotokopi KTP Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan;
    b)	Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan;
    c)	Fotokopi NPWP/NPWPD perusahaan;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
    g)	Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi;
    h)	Fotocopi Izin Mendirikan Banggunan (IMB);
    i)	Hasil Analisa kondisi sosial Ekonomi masyarakat (untuk luas diatas 5000 M2) serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang/Diskoperindag ;
    j)	Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
    k)	Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar);
    l)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.


Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW);

Persyaratan :
STPW Penerima Waralaba:
    1)	Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan;
    2)	Surat kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan;
    3)	Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahan dari instansi berwenang;
    4)	Fotokopi NPWP/NPWPD perusahaan (2 rangkap);
    5)	Fotokopi STPW pemberi waralaba;
    6)	Fotokopi perjanjian waralaba;
    7)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    8)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    9)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    10)	Fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba;
    11)	Fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI;
    12)	Komposisi penggunaan tenaga kerja;
    13)	Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan; dan
    14)	Pas foto berwarna 3 x 4 (3 lembar);
    15)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    	Masa Berlaku :
    	Selama masih melakukan kegiatan usaha.
	
Jangka Waktu Proses :
	10 hari kerja
	Standar Biaya Penerbitan Izin :
	Tidak ada Biaya 
                            
                        


4. Tanda Daftar Perusahaan;


Persyaratan :
    a.	perusahaan berbentuk PT, terdiri atas: 
        1.	asli dan foto copy akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, beserta perubahannya apabila ada; 
        2.	asli dan foto copy keputusan pengesahan badan hukum perseroan; 
        3.	foto copy KTP/PASPOR dan KITAS direktur utama atau penanggung  jawab perusahaan; 
        4.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        5.	surat kuasa apabila permohonan diwakilkan dan
        6.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    b.	perusahaan berbentuk koperasi, terdiri atas: 
        1.	asli dan foto copy akta pendirian koperasi; 
        2.	foto copy surat pengesahan badan hukum koperasi; 
        3.	foto copy KTP salah satu pengurus koperasi;  
        4.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        5.	surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
        6.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    c.	perusahaan berbentuk CV, terdiri atas: 
        1.	asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada; 
        2.	foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan; 
        3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        4.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    d.	perusahaan berbentuk Fa, terdiri atas: 
        1.	asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada; 
        2.	foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan; 
        3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        4.	surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
        5.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    e.	perusahaan perorangan, terdiri atas: 
        1.	asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada; 
        2.	foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab perusahaan; 
        3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        4.	surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
        5.	rekomendasi dari SKPD.
    f.	bentuk badan usaha lainnya, terdiri atas: 
        1.	asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada; 
        2.	foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan;  
        3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        4.	surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
        5.	rekomendasi dari SKPD.
    g.	kantor cabang, kantor pembantu, dan perwakilan perusahaan, terdiri atas : 
        1.	asli dan foto copy akta pendirian perusahaan (apabila ada), atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan, yang  menetapkan sebagai kantor cabang, kantor pembantu, atau perwakilan perusahaan; 
        2.	foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab perusahaan; 
        3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        4.	surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
        5.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        


5. Tanda Daftar Gudang;


Persyaratan :
    a)	Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;
    b)	Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;
    c)	Akte Pendirian Perusahaan (jika ada);
    d)	Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan;
    e)	Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
    f)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    g)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    h)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    i)	Denah lokasi usaha;
    j)	NPWP pemilik;
    k)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.


Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses:
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        

C. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sekrtor Perindustrian

1. Izin Usaha Industri;


Persyaratan :
    a.	foto copy KTP;
    b.	Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    c.	Surat Permohonan Izin Usaha Industri;
    d.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e.	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f.	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
    g.	foto copy akta pendirian  perusahaan dan perubahannya;
    h.	Foto copy izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
    i.	Dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
    j.	Surat Kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
    k.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja

Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        


2. Izin Perluasan Industri;

Persyaratan :
    a.	foto copy KTP;
    b.	Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    c.	Surat Permohonan Izin Perluasan Industri;
    d.	Fotocopy Izin Usaha Industri;
    e.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    f.	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    g.	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
    h.	foto copy akta pendirian  perusahaan dan perubahannya; 
    i.	Foto copy izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
    j.	Dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
    k.	Surat Kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
    l.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja

Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        

D. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Pertanian

1. Izin Usaha Perkebunan;

Persyaratan :
    a)	Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
    b)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    c)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    d)	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
    e)	Surat Kuasa dan Fotocopy KTP apabila pengurusan diwakilkan;
    f)	Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar dikementrian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha;
    g)	Fotokopi NPWP;
    h)	Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
    i)	Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi untuk IUP yang diterbitkan oleh Kabupaten;
    j)	Perolahan Hak Atas Tanah (HGU, atau Pinjam Pakai);
    k)	Fotokopi Izin Lokasi;
    l)	Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
    m)	Surat Pernyataan Jaminan pasokan bahan baku untuk Industri Pengolahan (20% hasil kebun sendiri/format terlampir);
    n)	Surat Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Pengolahan yang diketahui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan;
    o)	Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
    p)	Izin dan Dokumen lingkungan;
    q)	Pernyataan kesanggupan :
    -	Memiliki SDM sarana prasarana, dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman
    -	Sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
    -	Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
    r)	Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari group belum menguasai lahan melebihi batas maksimal; 
    s)	Bukti Pendaftaran Kepesertaan JKN / Sertifikat dan bukti Pembayaran terakhir Kepesertaan JKN;
    t)	Pas foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar);
    u)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait;
    v)	Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Syarat tambahan untuk perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah :
    1.	Fotokopi sertifikat hak atas tanah
    2.	Hasil Penilaian Usaha Perkebunan
	
	
	


Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya

                            
                        


2. Izin Usaha Peternakan;


Persyaratan :
    a)	Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota yang diterbitkan gubernur;  
    b)	Izin lokasi yang dilengkapi dengan peta; 
    c)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    d)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    e)	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
    f)	Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan; 
    g)	Pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 
    h)	Pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices); dan 
    i)	Pernyataan akan melakukan kemitraan.
    j)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja

Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya

                            
                        


3. Izin Usaha Hortikultura;


Persyaratan :
    a.	Izin Usaha Budi Daya Hortikultura
        1)	Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; 
        2)	Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
        3)	Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan 
        4)	Hak Guna Usaha. 
        5)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        6)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
        7)	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
        8)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    
    b.	Izin Usaha Perbenihan Hortikultura
        1)	Keterangan telah melaksanakan Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 
        2)	Sertifikat kompetensi produsen oleh perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pengawasan dan sertifikasi benih; pernyataan akan melakukan kemitraan; dan 
        3)	Surat penguasaan lahan. 
        4)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
        5)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
        6)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
        7)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


4. Izin Rumah Potong Hewan;


Persyaratan :
    a)	Foto copy KTP/Paspor dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masih berlaku dari pemohon;
    b)	Foto copy Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
    c)	Foto Copy IMB
    d)	foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    e)	Denah Lokasi Rencana Usaha
    f)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        


5. Pendaftaran Usaha Peternakan;


Persyaratan :
    a)	Foto copy KTP/Paspor dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masih berlaku dari pemohon;
    b)	Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    c)	Denah Lokasi Usaha;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
    g)	Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan; 
    h)	Foto copy Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
    i)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        


6. Izin Praktek Pelayanan Medik Veteriner;


Persyaratan :
    a.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    b.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    c.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
    d.	Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
    e.	Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan;
    f.	Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
    g.	Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan
    h.	Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.
    i.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        


7. Izin Praktek Pelayanan Paramedik Veteriner;;


Persyaratan :
    a.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    b.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    c.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
    d.	Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
    e.	Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;
    f.	Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat;
    g.	Fotokopi Sertifikat kompetensi dibidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan;
    h.	Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.
    i.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        


8. Izin Usaha Veteriner;


Persyaratan :
    a.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha;
    b.	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau perubahannya bagi badan usaha;
    c.	Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan; dan
    d.	Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis Dinas Kabupaten /Kota.
    e.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        

E. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup (SPPL);


Persyaratan :
    a)	Nomor Induk Berusaha (NIB);
    b)	Izin Lingkungan dari Lembaga OSS;
    c)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    d)	Bukti Kepemilikan Tanah;
    e)	Persetujuan Warga masyarakat Setempat;
    f)	Rekomendasi Camat;
    g)	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen;
    h)	Form Penapisan bukti bahwa rencana kegiatan usaha termasuk wajib UPL-UKL atau SPPL;
    i)	Draft SPPL;
    j)	Persetujuan Rekomendasi Oleh OPD Terkait. 

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


2. Izin Lingkungan (UPL-UKL);


Persyaratan;
    a)	Nomor Induk Berusaha (NIB);
    b)	Izin Lingkungan dari Lembaga OSS;
    c)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS:
    d)	Izin Lokasi/Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
    e)	Bukti Kepemilikan Tanah;
    f)	Persetujuan Warga masyarakat Setempat;
    g)	Rekomendasi Camat;
    h)	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen;
    i)	Form Penapisan bukti bahwa rencana kegiatan usaha termasuk wajib UPL-UKL atau SPPL;
    j)	Draf UKL-UPL (Soft Copy dan Hard Copy;
    k)	Persetujuan Rekomendasi Oleh OPD Terkait. 

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa;


Persyaratan :
    a)	Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan; 
    b)	Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3; 
    c)	Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3; 
    d)	Dokumen prosedur pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (penerimaan dan pengiriman); 
    e)	Dokumen prosedur tanggap darurat limbah B3; 
    f)	Dokumen rancang bangun pengumpulan Limbah B3;
    g)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    h)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    i)	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
    j)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait;
    k)	Surat Pertimbangan Teknis Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


4. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil;


Persyaratan :
    a)	Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan; 
    b)	Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3; 
    c)	Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3; 
    d)	Dokumen mengenai Prosedur penyimpanan Limbah B3; 
    e)	Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat Limbah B3;
    f)	Dokumen mengenai Rancang bangun fasilitas penyimpanan Limbah B3;
    g)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    h)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    i)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    j)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    k)	Surat Pertimbangan Teknis Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 



                            
                        


5. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);


Persyaratan :
    a)	Nomor Induk Berusaha (NIB);
    b)	Izin Lingkungan Deinitif dari Lembaga OSS;
    c)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    d)	Izin operasional/ komersil dari Lembaga OSS;
    e)	Izin Lokasi/Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
    f)	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    g)	Dokumen diskripsi Sistem IPAL;
    h)	Hasil Analisa 3 Bulan Terakhir yang memenuhi Baku mutu air limbah yang dipersyaratkan ke laboratorium terakriditasi;
    i)	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen;
    j)	Persetujuan Rekomendasi Oleh OPD Terkait. 

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 



                            
                        


6. Surat Kelayakan Operasi (SLO) Pengelolaan Air Limbah ;


Persyaratan :
    a.	Nomor Induk Berusaha (NIB);
    b.	Izin Lingkungan Deinitif dari Lembaga OSS;
    c.	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    d.	Izin operasional/ komersil dari Lembaga OSS;
    e.	Izin Lokasi/Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
    f.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    g.	Dokumen diskripsi Sistem IPAL;
    h.	Hasil Analisa 3 Bulan Terakhir yang memenuhi Baku mutu air limbah yang dipersyaratkan ke laboratorium terakriditasi;
    i.	Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen;
    j.	Persetujuan Rekomendasi Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 



                            
                        


7. Surat Kelayakan Operasi (SLO) Pengelolaan Udara Emisi;


Persyaratan :
    a.	Nomor Induk Berusaha (NIB);
    b.	hasil pemantauan Emisi;
    c.	dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (quality assurance /quatity control) mengenai tata cara uji Emisi;
    d.	sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.
    e.	desain sistem instalasi pengelolaan Emisi; 
    f.	kapasitas instalisasi pengelolaan Emisi; 
    g.	dimensi dan ketinggian cerobong berdasarkan Persetujuan Teknis atau standar teknis; 
    h.	sarana dan prasarana sampling; 
    i.	lokasi titik penaatan dengan nama dan titik koordinat
    j.	lokasi pemantauan kualitas udara ambien dengan nama dan titik koordinat.
    k.	Persetujuan Rekomendasi Oleh OPD Terkait. 

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 



                            
                        


8. Surat Kelayakan Operasi (SLO) Pengelolaan Limbah B3 Untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3;


Persyaratan :
    a.	Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan; 
    b.	Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3; 
    c.	Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3; 
    d.	Dokumen mengenai Prosedur penyimpanan Limbah B3; 
    e.	Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat Limbah B3;
    f.	Dokumen mengenai Rancang bangun fasilitas penyimpanan Limbah B3;
    g.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    h.	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    i.	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    j.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    k.	Surat Pertimbangan Teknis Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        

F. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Izin Mendirikan Bangunan;

Persyaratan :
    a)	Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    b)	Rekaman Bukti Hak Atas Tanah;
    c)	Rekaman Tanda Lunas PBB tahun terkhir;
    d)	Surat keterangan daya dukung tanah dari laboraturium yang diakui oleh pemerintah, terhadap bangunan yang direncanakan berlantai 4 (empat) ke atas;
    e)	Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
    f)	Surat Persetujuan lingkungan/tetangga yang diketahui Kepala Desa;
    g)	Surat rekomendasi kecamatan setempat;
    h)	Gambar rencana pembangunan yang dilengkapi skema situasi yang dimohonkan;
    i)	Persyaratan lain yang dianggap perlu;
    j)	Berita Acara Pemeriksaaan Lapangan dari OPD Terkait.
    
    Untuk Bangunan Fungsi V, selain syarat tersebut ditambah dengan :
    a.	Rekomendasi akte pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
    b.	Surat Pernyataan Permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan tekhnis bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Mentri Pekerjaan Umum, serta Garis Sempadan Bangunan.
    c.	Surat Pernyataan Permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Mentri Pekerjaan Umum, serta Garis Sempadan Jalan Koefisien dasar bangunan dan Koefisien lawan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
    d.	Rekaman Rencana Tata Bangunan Prasarana Kawasan Industri yang disetujui oleh Kepala Daerah dengan menunjukkan Kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi dikawasan industri.
    e.	Memiliki Undang-undang Ganguan, kecuali bagi yang keberadaannya wajib amdal atau yang berlokasi dikawasan yang telah ditentukan.

Masa Berlaku :
Berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak ada perubahan/penambahan dan dapat dipindah tangankan;

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin :
Retribusi berdasarkan klasifikasi bangunan :
    a.	  Bangunan Fungsi I Klasifikasi A		Rp.1.000,-/m2
    b.	Bangunan Fungsi I Klasifikasi B		Rp.1.500,-/m2
    c.	Bangunan Fungsi I Klasifikasi C		Rp.2.000,-/m2
    d.	Bangunan Fungsi I Klasifikasi D		Rp.1.750,-/1m2

    a.  Bangunan Fungsi II Klasifikasi A		Rp.1.500,-/m2
    b.	Bangunan Fungsi II Klasifikasi B		Rp.2.000,-/m2
    c.	Bangunan Fungsi II Klasifikasi C		Rp.3.000,-/m2
    d.	Bangunan Fungsi II Klasifikasi D		Rp.2.500,-/m2

    a.  Bangunan Fungsi III Klasifikasi A	Rp.2.000,-/m2
    b.	Bangunan Fungsi III Klasifikasi B	Rp.2.500,-/m2
    c.	Bangunan Fungsi III Klasifikasi C	Rp.3.000,-/m2
    d.	Bangunan Fungsi III Klasifikasi D	Rp.2.750,-/m2
    
    Bangunan Fungsi IV adalah bangunan budidaya Walet setiap ketinggian 4 (empat) meter dihitung 1 lantai              Rp.7.500,-/m2
    a.  Bangunan Fungsi V Klasifikasi A		Rp.3.000,-/m2
    b.	Bangunan Fungsi V Klasifikasi B		Rp.3.500,-/m2
    c.	Bangunan Fungsi V Klasifikasi C		Rp.4.500,-/m2
    d.	Bangunan Fungsi V Klasifikasi D	          Rp.4.000,-/m2
    
    1.	Terhadap Bangunan lain yang mencakup dalam bangunan fungsi I,II,III,IV, dan V dengan klasifikasi A,B,C,D dikenakan biaya sebesar Rp.1.000,-/m2
    2.	Biaya Pembuatan plat nomor sebesar Rp. 20.000,-
    3.	Biaya Administrasi sebesar Rp.30.000,-
                            
                        


2. Izin Usaha Jasa Konstruksi;


Persyaratan :
    1.	Foto copy Akta Pendirian perusahaan berikut perubahannya;
    2.	Foto copy SIUP dan TDP;
    3.	Foto copy NPWP pemilik;
    4.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
    5.	Foto copy Sertifikat Badan Usaha yang telah diakreditasi oleh LPJK/Rekomendasi;
    6.	Direktur :
    a.	Pas photo Direktur perusahaan ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 2 lembar;
    b.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru 1 (satu) lembar;
    c.	Foto copy Ijazah terakhir 1 (satu) lembar;
    7.	Tenaga Teknis :
    a.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru 1 (satu) lembar;
    b.	Foto copy Ijazah terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
    8.	Tenaga Non Teknis :
    a.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru 1 (satu) lembar;
    b.	Foto copy Ijazah terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
    c.	Foto copy Ijazah terakhir staf (minimal 2 orang).

Masa Berlaku :
3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin :
Tidak dikenakan Biaya Retribusi 

                            
                        


3. Sertifikat Laik Fungsi / Izin Layak Huni


Persyaratan :
    a)	Mengisi formulir perizinan, bermaterai 6000;
    b)	Fotokopi IMB;
    c)	Gambar teknis bangunan gedung terbangun (as built drawings);
    d)	Pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi; 
    e)	Lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung;
    f)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak ada perubahan/penambahan

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 

                            
                        


4. Izin Penyelenggaraan Reklame;


Persyaratan :
    a)	Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
    b)	Surat pernyataan kesanggupan membongkar konstruksi reklame;
    c)	Foto copy bukti lunas PBB tahun terakhir;
    d)	Surat kesanggupan menanggung resiko konstruksi;
    e)	Perhitungan struktur / kontruksi bangunan reklame;
    f)	Foto copy npwp pemohon/perusahaan;
    g)	Denah/gambar layout lokasi pemasangan reklame;
    h)	Foto copy bukti kepemilikan/ menguasai lokasi usaha (surat tanah, surat perjanjian sera-menyewa, dll);
    i)	Rekomendasi dari instansi terkait jika bangunan reklame berdiri diatas jalan nasional atau jalan provinsi;
    j)	Gambar kerja bangunan reklame;
    k)	FC bukti memiliki/menguasai lokasi reklame (surat kepemilikan tanah, surat perjanjian sewa-menyewa, dll;
    l)	RAB bangunan reklame;
    m)	Berita acara pemeriksaan lapangan oleh opd terkait.

Masa Berlaku :
-
Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Retribusi Reklame 
                            
                        


5. Izin Lokasi;


Persyaratan :
    a)	Nomor Induk Berusaha (NIB);
    b)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    c)	Izin Lokasi dari Lembaga OSS;
    d)	Pernyataan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
    e)	Pernyataan Persyaratan Izin Lokasi Tanpa Komitmen;
    f)	Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
    g)	Peta/Sketsa yang memuat Koordinat Batas letak lokasi yang dimohonkan;
    h)	Rencana kegiatan Usaha;
    i)	Bukti Pembayaran Biaya pelayanan yang sah;
    j)	Risalah Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan;
    k)	Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) Group.
	
Masa Berlaku :
3 (tiga) Tahun

Jangka Waktu Proses :
10	hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin
Tidak Ada Biaya
                            
                        

G. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Perhubungan

1. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;


Persyaratan :
    a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
        1.	penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
        2.	cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
        3.	perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
        4.	penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
        5.	periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
        6.	kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
        7.	karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
        8.	penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
        9.	metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
    b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
        1.	kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometric jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
        2.	kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda;
        3.	kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
        c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
        d. analisis distribusi perjalanan;
        e. analisis pemilihan moda;
        f. analisis pembebanan perjalanan;
        g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
            1.	simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
            2.	simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
            3.	simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
            4.	simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit
            5.	5 (lima) tahun;
        h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
            1.	peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
            2.	penyediaan angkutan umum;
            3.	manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
            4.	manajemen kebutuhan lalu lintas;
            5.	penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
            6.	penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
            7.	penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
            8.	penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
            9.	penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
            10.	penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
            11.	penyediaan sistem informasi lalu lintas;
            12.	penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan;dan/atau
            13.	penyediaan fasilitas penyeberangan;
        i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
        j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
            1.	pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
            a.	pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
            b.	pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
            2.	pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
                a.	pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
                b.	pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
                c.	pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
                k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
                    1.	kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
                    2.	peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
                    3.	kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
                    4.	kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
                    5.	kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;


Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;


Persyaratan :
    a)	Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
    b)	Fotocopy STNK;
    c)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    d)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    e)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    f)	Buku Uji Kir Asli;
    g)	Surat Keterangan Rubah Plat;
    h)	Berita acara pemeriksaan lapangan dan Pertimbangan Teknis oleh OPD terkait.

Masa Berlaku :
-	Izin Trayek Selama 1 (Satu) Tahun
-	Kartu Pengawasan 6 (enam) Bulan
Jangka Waktu Proses :
    10 hari kerja
    Standar Biaya Penerbitan Izin :
        1.	Restribusi berdasarkan Klasifikasi Kendaraan;
        •	Kendaraan angkutan kapasitas 9/12 tepat duduk     Rp. 50.000,-
        •	Kendaraan angkutan kapasitas < 9 tepat duduk        Rp. 40.000,-
        2.	Restribusi daftar Ulang kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan;
        •	Kendaraan angkutan kapasitas 9/12 tepat duduk     Rp. 20.000,-
        •	Kendaraan angkutan kapasitas < 9 tepat duduk        Rp. 10.000,-
                            
                        


3. Izin Trayek / Izin Operasi Angkutan;;


Persyaratan :
    a.	Mengisi formulir perizinan, bermaterai 6000;
    b.	Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
    c.	Fotocopy STNK;
    d.	Fotocopy BPKB
    e.	Fotocopy  Buku Uji Kendaraan
    f.	Fotocopy NPWP
    g.	Fotocopy Akta Pendiriian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan atau identitas pemohon


Masa Berlaku :
-	Izin Trayek Selama 5 (Lima) Tahun
Jangka Waktu Proses :
    10 hari kerja
    Standar Biaya Penerbitan Izin :
       Restribusi berdasarkan Peraturan yang Berlaku
                            
                        

H. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Pariwisata

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;


Persyaratan :
    a)	Mengisi formulir perizinan, bermaterai 6000;
    b)	Surat kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;
    c)	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;
    d)	Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
    e)	Uraian Rencana Kegiatan Usaha;
    f)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    g)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    h)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    i)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 


                            
                        


2. Sertifikasi Usaha;


Persyaratan :
    a)	Mengisi formulir perizinan, bermaterai 6000;
    b)	Surat kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;
    c)	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;
    d)	Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
    e)	Uraian Rencana Kegiatan Usaha
    f)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    g)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    h)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    i)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
3 (tiga) tahun.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 


                            
                        

I. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaaan

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan formal;


Persyaratan :
    a)	Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
    b)	Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
    c)	Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
    d)	Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
    e)	Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
    f)	Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1(satu) tahun akademik berikutnya;
    g)	Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    h)	Data isi pendidikan;
    i)	Data jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 
    j)	Data sarana dan prasarana pendidikan;
    k)	Data pembiayaan pendidikan;
    l)	Data sistem evaluasi dan sertifikasi;
    m)	Data manajemen dan proses pendidika;
    n)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    o)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    p)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    q)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;


Persyaratan :
    a)	Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
    b)	Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
    c)	Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
    d)	Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
    e)	Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
    f)	Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1(satu) tahun akademik berikutnya;
    g)	Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    h)	Data isi pendidikan;
    i)	Data jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 
    j)	Data sarana dan prasarana pendidikan;
    k)	Data pembiayaan pendidikan;
    l)	Data sistem evaluasi dan sertifikasi;
    m)	Data manajemen dan proses pendidika;
    n)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    o)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    p)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    q)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait.
Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        

J. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan

1. Surat izin Usaha Perikanan;


Persyaratan :
    a)	Fotocopy pengesahan kemenkumham (bagi perusahaan berbentuk PT);
    b)	Fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir;
    c)	Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
    d)	Foto copy akte pendirian/perubahan perusahaan;
    e)	Denah lokasi;
    f)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    g)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    h)	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
    i)	Surat keterangan kepala desa tentang lokasi;
    j)	Surat kuasa dan fotocopy KTP bagi pemohon tidak langsung;
    k)	Foto copy surat tanah;
    l)	Foto copy NPWP pemohon/perusahaan;
    m)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi teknis Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses:
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


2. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil;


Persyaratan :
    a)	Mengisi Formulir Permohonan;
    b)	fotokopi KTP;
    c)	Fotocopy NPWP;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    g)	Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan;
    h)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi teknis Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        

K. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Ketenagakerjaan

1. Pengesahan RPTKA;


Persyaratan :
    a)	Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan;
    b)	Surat keterangan alasan Perpanjangan IMTA;
    c)	Fotokopi Paspor TKA yang masih berlaku;
    d)	Fotokopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
    e)	Fotokopi NPWP bagi pemberi kerja TKA ;
    f)	Fotokopi IMTA yang masih berlaku;
    g)	Fotokopi Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku;
    h)	Fotokopi bukti gaji / upah TKA;
    i)	Fotokopi surat penunjukan TKI pendamping TKA dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
    j)	Fotokopi Perjanjian Kerja / Perjanjian melakukan Pekerjaan;
    k)	Sertifikat mengikuti pelatihan ketrampilan/keahlian dari TKI pendamping TKA kualifikasi jabatan TKA yang didampinginya;
    l)	Bukti Penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA ke Kas Daerah dari Bank;
    m)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh OPD Terkait;
    n)	Fotokopi Tanda Bukti Wajib Lapor dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
    o)	Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas dari Kantor Imigrasi;
    p)	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar);


Masa Berlaku :
1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Restribusi Pengesahan RPTKA 
                            
                        


2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;


Persyaratan :
LPK Swasta
    a.	FC  Akte pendiriaan dan perubahan Perusahaan;
    b.	Data Riwayat Hidup Penanggung Jawab LPK;
    c.	FC. KTP Penanggung Jawab;
    d.	FC. NPWP Penanggung Jawab dan Perusahaan;
    e.	Foto 3X4 3 Lembar;
    f.	FC Surat Perjanjian Sewa Kantor Minimal (3 Tahun) atau bukti kepemilikkan Kantor;
    g.	Surat Keterangan Domisili;
    h.	Dokumen Profile LPK;
    i.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    j.	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    k.	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    l.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi teknis Oleh OPD Terkait.



LPK Pemerintah dan Perusahaan
    a.	FC  Keputusan Penetapan LPK Oleh Perusahaan atau Dinas yang membawahi unit Pelatihan Kerja;
    b.	Data Riwayat Hidup Penanggung Jawab LPK;
    c.	FC. KTP Penanggung Jawab;
    d.	FC. NPWP Penanggung Jawab dan Perusahaan;
    e.	Foto 3X4 3 Lembar;
    f.	FC Surat Perjanjian Sewa Kantor Minimal (3 Tahun) atau bukti kepemilikkan Kantor;
    g.	Surat Keterangan Domisili;
    h.	Dokumen Profile LPK;
    i.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    j.	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    k.	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    l.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi teknis Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        

L. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Izin Koperasi Simpan Pinjam;


Persyaratan:
    a)	Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi,pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS; 
    b)	Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi,pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS; 
    c)	Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia; 
    d)	Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya; 
    e)	Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola; 
    f)	Memiliki kantor dan sarana kerja;
    g)	Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSNMUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.
    h)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    i)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    j)	Izin Usaha dari Lembaga OSS;
    k)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi teknis Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


2. Izin Usaha Mikro dan Kecil;


Persyaratan :

    a)	Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
    b)	FC kartu tanda penduduk;
    c)	FC kartu Keluarga;
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Izin Usaha Mikro dari Lembaga OSS;
    f)	pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
    g)	mengisi formulir yang memuat tentang :
    1)	nama;
    2)	nomor KTP;
    3)	nomor telepon;
    4)	alamat;
    5)	kegiatan usaha;
    6)	sarana usaha yang digunakan;
    7)	jumlah modal usaha
Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;


Persyaratan :

    a)	Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 
    b)	KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 
    c)	Mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; 
    d)	Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 
    e)	Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 
    f)	Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 
    g)	Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Bupati/Walikota setempat (terkait pembinaan dan pengawasan cabang); 
    h)	Memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun; 
    i)	Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; 
    j)	Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi;
    k)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    l)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    m)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS; 
    n)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi teknis Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;


Persyaratan :

    a)	Memiliki Izin Operasional pembukaanKantor Cabang; 
    b)	Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan; 
    c)	Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 
    d)	Memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir; 
    e)	Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada Kabupaten/Kota setempat; 
    f)	Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun; 
    g)	Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; 
    h)	Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi;
    i)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    j)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    k)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    l)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi teknis Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya 
                            
                        


5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;


Persyaratan :

    a)	Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; 
    b)	Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan; 
    c)	Jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; 
    d)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS;
    e)	Notifikasi Perizinan dari Lembaga OSS;
    f)	Izin Komersial/Operasional dari Lembaga OSS;
    g)	Nama calon kepala Kantor Kas; 
    h)	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi teknis Oleh OPD Terkait.

Masa Berlaku :
Selama masih melakukan kegiatan usaha.

Jangka Waktu Proses :
10 hari kerja
Standar Biaya Penerbitan Izin :
Tidak ada Biaya